Lushbeat – DJI telah mengajukan gugatan terhadap Departemen Pertahanan AS (Pentagon) setelah produsen drone tersebut disebut sebagai perusahaan militer China yang dianggap mengancam keamanan nasional AS.

Dalam gugatannya, DJI menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena perusahaan tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer China. Hal ini diungkapkan berdasarkan laporan dari Engadget, Senin (21/10/2024).

Akibat dari pernyataan resmi Pentagon yang menyebut DJI sebagai ancaman keamanan nasional. Perusahaan tersebut mengklaim telah mengalami kerugian finansial dan reputasi yang berkepanjangan. DJI juga kehilangan pelanggan di Amerika Serikat serta mitra bisnis internasional yang membatalkan kontrak atau enggan menandatangani kontrak baru.

Perusahaan yang dipimpin oleh Frank Wang ini juga dilarang menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah federal AS.

DJI menyatakan bahwa mereka telah berupaya untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan Pentagon selama lebih dari 16 bulan. Mereka juga mengajukan “petisi penghapusan menyeluruh” pada 27 Juli 2023, meminta Pentagon untuk menghapus penetapan tersebut.

“Baca juga: Update Terbaru Dragon’s Dogma 2: Masalah Performa karena NPC yang Berpikir”

Tuduhan Keras DJI terhadap Pentagon

Namun, menurut DJI, Pentagon menolak untuk bekerja sama dan tidak memberikan alasan yang jelas mengapa perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam.

“Pada 31 Januari 2024, Departemen Pertahanan AS kembali menetapkan perusahaan ke dalam daftar hitam tanpa pemberitahuan lebih lanjut,” tulis DJI dalam gugatan mereka.

DJI juga menuding bahwa Pentagon tidak memiliki dasar yang kuat untuk mendukung penetapannya. Mereka mengklaim Pentagon telah mencampuradukkan nama-nama umum warga China dan menggunakan data yang sudah tidak relevan atau ‘basi’.

DJI kini meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa tindakan Departemen Pertahanan AS tersebut inkonstitusional. Mereka juga menuding bahwa penetapan oleh Pentagon dan kegagalannya untuk menghapus DJI dari daftar “perusahaan militer China” merupakan pelanggaran hukum dan hak-hak proses hukum mereka.

DJI Sudah Lama Jadi Sasaran Pemerintah AS

DJI telah lama menjadi target berbagai lembaga pemerintah AS. Pada tahun 2020, Departemen Perdagangan AS memasukkan DJI ke dalam daftar entitas yang melarang perusahaan-perusahaan AS memasok suku cadang ke DJI tanpa lisensi.

Setahun kemudian, DJI juga masuk ke dalam daftar “perusahaan kompleks industri militer China” yang dikelola oleh Departemen Keuangan AS. Terkait dugaan keterlibatannya dalam pengawasan terhadap komunitas Muslim Uighur di China.

Baru-baru ini, DJI mengonfirmasi bahwa produk drone konsumen terbarunya ditahan oleh bea cukai AS karena Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur. Namun, DJI membantah memiliki fasilitas manufaktur di Xinjiang, wilayah yang terkait dengan isu kerja paksa terhadap warga Uighur.

“Simak juga: 15 Arti Mimpi Beli Emas: Pertanda Keberuntungan atau Peringatan?”

Similar Posts