lushbeat.com – Pengadilan Distrik Yerusalem menolak permintaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menunda sidang kasus korupsinya. Permintaan tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Netanyahu dengan alasan bahwa perdana menteri perlu fokus menangani masalah keamanan nasional. Penolakan ini diumumkan pada Jumat (27/6), setelah permintaan resmi diajukan menyusul konflik militer antara Israel dan Iran.
Menurut pengadilan, alasan yang diajukan tidak cukup kuat atau mendetail untuk membenarkan penundaan proses hukum. Dalam pernyataan yang dirilis secara daring, pihak pengadilan menegaskan bahwa kondisi saat ini tidak memberikan dasar hukum untuk mengabulkan permintaan tersebut.
“Baca Juga: Indonesia dan Malaysia Perkuat Kerja Sama Investasi Strategis”
Netanyahu Klaim Butuh Fokus Tangani Ancaman Keamanan Pasca Perang
Pengacara Netanyahu menyatakan bahwa kliennya membutuhkan waktu dua minggu untuk menangani isu-isu keamanan mendesak setelah perang 12 hari dengan Iran. Konflik tersebut berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata pada 24 Juni, namun ketegangan regional masih tinggi. Oleh karena itu, menurut pihak pembela, perdana menteri perlu waktu tanpa gangguan sidang.
Permintaan ini bukan yang pertama kali diajukan. Sejak sidang dimulai pada Mei 2020, Netanyahu telah beberapa kali meminta penundaan dengan alasan konflik, termasuk perang di Gaza, bentrokan di Lebanon, dan kini, ketegangan dengan Iran.
Trump Desak Pengadilan Batalkan Sidang, Sebut Netanyahu “Pahlawan”
Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ikut angkat suara mengenai kasus hukum yang menjerat Netanyahu. Ia menyebut bahwa kasus ini adalah bentuk “perburuan” terhadap sosok pemimpin yang seharusnya dihormati, bukan diadili. Trump bahkan secara terbuka meminta agar sidang dibatalkan atau Netanyahu diberikan pengampunan.
Netanyahu berterima kasih atas dukungan Trump, terutama dalam konteks perang dengan Iran. Namun, komentar mantan presiden AS itu menimbulkan kontroversi karena dianggap mencampuri urusan hukum negara lain.
Tuduhan Korupsi Melibatkan Barang Mewah dan Pengaruh Media
Kasus yang menjerat Netanyahu melibatkan tiga tuduhan utama. Dalam kasus pertama, ia dan istrinya, Sara Netanyahu, dituduh menerima hadiah mewah senilai lebih dari USD 260.000 dari miliarder. Hadiah tersebut mencakup cerutu, perhiasan, dan sampanye sebagai imbalan atas dukungan kebijakan.
Dua kasus lainnya menyebutkan bahwa Netanyahu berusaha menegosiasikan pemberitaan positif di dua media besar Israel, dengan imbalan fasilitas atau regulasi yang menguntungkan. Netanyahu sendiri membantah semua tuduhan tersebut dan menyebutnya bermuatan politik.
“Baca Juga: iPad Pro Baru Hadir Tanpa Notch dan dengan Bezel Lebih Tipis”
Kritik Meningkat terhadap Reformasi Hukum di Era Netanyahu
Sejak kembali menjabat pada 2022, Netanyahu dan koalisinya mendorong reformasi sistem peradilan yang memicu protes luas. Kritikus menilai reformasi tersebut bertujuan melemahkan lembaga yudisial dan menghindarkan Netanyahu dari proses hukum.
Kasus korupsi yang membelitnya semakin mempertegas kekhawatiran publik tentang upaya intervensi politik terhadap sistem peradilan. Meski begitu, pengadilan tetap melanjutkan proses hukum dan menolak berbagai permintaan penundaan yang diajukan.