Lush Beat – Dalam menghadapi Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan sejumlah penekanan penting kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Anggota Bawaslu RI, Puadi, menekankan tanggung jawab utama panwaslu dalam memastikan setiap pelanggaran pemilu dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Waspadai Pelanggaran dan Kumpulkan Bukti oleh Bawaslu
Menurut Puadi, panwaslu kecamatan dan PKD harus memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta melaporkan kejadian secara cepat dan akurat. “Panwaslu kecamatan dan PKD harus sigap dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan melaporkan kejadian secara cepat dan akurat,” tegas Puadi dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 12 Agustus 2024.
Peran panwaslu kecamatan dan PKD sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Mereka dituntut untuk memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, proporsional, dan bebas dari pelanggaran. Oleh karena itu, para pengawas di lapangan harus memahami dengan mendalam tentang regulasi yang ada dan mampu bertindak tegas dalam mengawasi serta menindak setiap bentuk kecurangan.
Baca Juga : PKB Gelar Muktamar ke-6 di Bali, Undang Pimpinan Partai dari Eropa hingga Amerika Latin
Penanganan Pelanggaran dengan Bukti yang Kuat
Puadi juga menekankan bahwa pelanggaran, sekecil apapun, tidak boleh diabaikan karena dapat mempengaruhi hasil akhir pemilihan. Namun, penanganan pelanggaran harus dilandasi dengan argumentasi dan bukti yang kuat untuk menghindari tindakan yang tidak berdasar.
Lebih lanjut, Puadi mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas. Setiap tindakan yang diambil oleh pengawas harus berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi, tanpa memihak pada kandidat atau partai politik tertentu. “Netralitas adalah kunci. Tugas pengawas adalah memastikan pemilihan berlangsung jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujar Puadi.
Pentingnya kolaborasi antara panwaslu kecamatan, PKD, dan berbagai pemangku kepentingan juga mendapat sorotan. Puadi menekankan perlunya membangun komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian, kejaksaan. Serta masyarakat luas untuk memastikan setiap laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai prosedur.
“Teman-teman pengawas harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Ini penting agar setiap laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai dengan prosedur,” tambah Puadi.
Ia juga berpesan agar pengawas tidak malas dalam melakukan pemetaan di wilayah masing-masing sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Puadi berharap apa yang dilakukan oleh pengawas dapat memberikan manfaat dan nilai ibadah bagi semua pihak.
Simak Juga : Aaron Wan-Bissaka Resmi Bergabung dengan West Ham United
